Oleh: Mulliadi Manik Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Pelajar Aceh Singkil (HIMAPAS)
Program Sekolah Rakyat merupakan salah satu langkah strategis pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Program ini diharapkan menjadi instrumen pemerataan pendidikan sekaligus membuka kesempatan yang lebih luas bagi setiap anak Indonesia untuk memperoleh pendidikan yang layak. Namun, harapan tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat Aceh Singkil.
Hingga saat ini, pembangunan Sekolah Rakyat permanen di Kabupaten Aceh Singkil belum juga terealisasi. Akibatnya, puluhan calon siswa Tahun Ajaran 2026/2027 harus dititipkan ke Sekolah Rakyat di Kota Subulussalam karena keterbatasan fasilitas yang tersedia di daerahnya sendiri. Kondisi ini tentu menimbulkan pertanyaan sekaligus keprihatinan mengenai kesiapan pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan program strategis nasional tersebut.
Persoalan ini bukan semata-mata mengenai belum berdirinya sebuah bangunan sekolah. Lebih dari itu, kondisi tersebut menyangkut hak anak-anak Aceh Singkil untuk memperoleh pendidikan yang layak tanpa harus meninggalkan daerah asal mereka. Bagi sebagian keluarga, terutama yang berasal dari kelompok ekonomi kurang mampu, menempuh pendidikan di luar daerah tentu menghadirkan tantangan baru, baik secara psikologis maupun sosial.
Situasi ini juga menjadi cerminan bahwa masih terdapat pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah daerah. Apabila Program Sekolah Rakyat memang menjadi prioritas nasional, maka pemerintah daerah semestinya menyiapkan seluruh kebutuhan pendukung secara optimal agar pelaksanaannya tidak mengalami keterlambatan.
Hingga kini, publik belum memperoleh penjelasan yang komprehensif mengenai faktor yang menyebabkan pembangunan Sekolah Rakyat di Aceh Singkil belum dapat dilaksanakan. Apakah kendalanya berada pada persoalan legalitas lahan, administrasi, proses perencanaan, penganggaran, atau faktor lainnya? Keterbukaan informasi menjadi penting agar masyarakat memahami perkembangan program tersebut sekaligus menghindari munculnya berbagai spekulasi.
Di sisi lain, DPRK Aceh Singkil juga diharapkan menjalankan fungsi pengawasannya secara maksimal. Sebagai lembaga yang memiliki mandat mengawasi jalannya pemerintahan daerah, DPRK semestinya aktif meminta penjelasan kepada pemerintah daerah terkait progres pembangunan Sekolah Rakyat, sekaligus memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.
Pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang menentukan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Karena itu, setiap keterlambatan dalam menghadirkan fasilitas pendidikan bukan hanya berdampak pada administrasi pemerintahan, tetapi juga berpengaruh terhadap kesempatan belajar generasi muda Aceh Singkil.
Masyarakat tentu berharap Program Sekolah Rakyat tidak berhenti sebagai narasi atau janji pembangunan semata. Program ini harus diwujudkan melalui langkah-langkah nyata, terukur, dan tepat waktu sehingga manfaatnya benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran utama.
Sudah saatnya Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil memberikan penjelasan secara terbuka mengenai perkembangan pembangunan Sekolah Rakyat, mulai dari status persiapan, kendala yang dihadapi, hingga target pelaksanaannya. Transparansi tersebut menjadi bagian dari akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat sekaligus bentuk keseriusan dalam memenuhi hak pendidikan setiap anak.
Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari banyaknya program yang diumumkan, tetapi juga dari seberapa cepat dan nyata manfaatnya dirasakan masyarakat. Anak-anak Aceh Singkil berhak memperoleh kesempatan belajar di daerahnya sendiri dengan fasilitas yang layak. Harapan itu tidak boleh terus tertunda karena setiap waktu yang terlewat merupakan bagian dari masa depan mereka yang tidak akan pernah kembali.
