Aceh – Aktivis SMUR, Fiqi AL, melontarkan kritik tajam terhadap pernyataan Presiden RI, Prabowo Subianto, yang mengklaim bahwa pemulihan pascabencana di Aceh telah mencapai “hampir 100 persen”. Pernyataan tersebut dinilai tidak mencerminkan kondisi riil masyarakat di lapangan, Minggu, (22/03/2026).
Menurut Fiqi AL, klaim tersebut bukan sekadar kekeliruan, melainkan bentuk narasi yang dibangun negara untuk menutupi realitas penderitaan masyarakat yang masih berlangsung.
“Dalam kenyataan konkret, pemulihan belum selesai. Yang ada justru kontradiksi: negara bicara selesai, tapi rakyat Aceh masih hidup dalam krisis pascabencana,” tegasnya.
Ia menyebutkan bahwa di sejumlah wilayah terdampak, berbagai persoalan mendasar masih terjadi, mulai dari rumah dan infrastruktur yang belum sepenuhnya pulih, distribusi bantuan yang timpang, hingga kondisi ekonomi masyarakat yang masih terpuruk. Bahkan, menurutnya, masih ada warga yang hidup tidak layak di tenda tanpa kepastian masa depan.
Fiqi AL juga menyinggung standar pemulihan yang ditetapkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), yang seharusnya mencakup aspek rekonstruksi fisik, sosial, dan ekonomi. Namun, ia menilai pemerintah cenderung mereduksi pemulihan hanya pada pembangunan fisik dan capaian administratif semata.
“Negara hari ini lebih sibuk mengejar legitimasi melalui angka dan laporan, sementara realitas material rakyat yang seharusnya menjadi dasar kebenaran justru diabaikan,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menilai kondisi ini merupakan bagian dari kontradiksi dalam struktur sosial, di mana kepentingan kekuasaan seringkali tidak sejalan dengan kebutuhan riil masyarakat.
Fiqi AL juga menyoroti minimnya transparansi anggaran, lambannya proses pembangunan, serta ketimpangan distribusi bantuan sebagai indikator bahwa pemulihan Aceh masih jauh dari tuntas.
“Klaim ‘hampir 100 persen’ itu adalah kebohongan publik. Ketika narasi Aceh telah pulih dijadikan alat propaganda, maka kebenaran dikorbankan demi citra,” tambahnya.
SMUR, lanjutnya, mendesak pemerintah untuk menghentikan narasi yang dianggap menyesatkan dan mulai membuka data secara transparan, mengakui kekurangan, serta memastikan pemulihan yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Jika negara terus memaksakan narasi bahwa Aceh telah baik-baik saja, sementara rakyat masih menderita, maka itu bukan sekadar kesalahan, melainkan kebohongan di atas luka rakyat Aceh yang belum sembuh,” tutup Fiqi AL.
