Banda Aceh — Bupati Aceh Jaya, Safwandi, menghadiri Konferensi Forum Komunikasi Kepala Daerah dan DPRK se-Aceh (KKA) yang digelar di Pendopo Wali Kota Banda Aceh, Sabtu (18/4/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Safwandi hadir bersama Wakil Ketua I DPRK Aceh Jaya Irwanto NP dan Wakil Ketua II T. Asrizal. Konferensi ini turut dihadiri para kepala daerah serta pimpinan DPRK dari seluruh wilayah Aceh.
Pada forum tersebut, Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, kembali terpilih sebagai Koordinator Forum KKA untuk periode 2025–2030. Pemilihan berlangsung secara musyawarah yang dipimpin oleh Tagore Abubakar.
Dalam keterangannya, Safwandi menyampaikan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi lintas daerah melalui Forum KKA. Ia menilai forum tersebut menjadi ruang strategis dalam menyatukan visi pembangunan antar kabupaten/kota di Aceh.
“Forum ini sangat penting untuk memastikan adanya keselarasan kebijakan dan program pembangunan antar daerah, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Safwandi.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan DPRK dalam mendorong kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, termasuk dalam menghadapi tantangan pembangunan ke depan.
Sementara itu, Illiza Sa’aduddin Djamal menyampaikan bahwa Forum KKA merupakan wadah strategis yang menghimpun para kepala daerah dan pimpinan DPRK se-Aceh.
Ia menjelaskan, forum tersebut didirikan pada 9 Maret 2008 di Banda Aceh dengan tujuan memperkuat sinergi, harmonisasi, serta kerja sama antar pemerintah kabupaten/kota, baik dengan Pemerintah Aceh maupun pemerintah pusat.
Menurutnya, selama lebih dari 17 tahun perjalanan, Forum KKA telah memberikan kontribusi penting dalam memperkuat kapasitas pemerintahan daerah.
Selain itu, forum tersebut juga berperan dalam mendorong kebijakan yang berpihak kepada daerah serta membangun jejaring kerja sama dengan berbagai lembaga, baik di tingkat nasional maupun internasional.
Illiza juga menyoroti pentingnya peran Forum KKA dalam mengawal revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) serta mendukung program nasional, termasuk Asta Cita Presiden.
“Forum ini nantinya akan menjadi bagian penting dalam memperjuangkan kepentingan kabupaten/kota, termasuk dalam revisi UUPA dan sinkronisasi program-program nasional maupun provinsi,” lanjutnya.
Selain menetapkan koordinator, konferensi juga membentuk tim formatur guna menyusun kepengurusan lanjutan forum. Tim tersebut terdiri dari Mirwan MS, Mukhlis, Muharram Idris, serta Tagore Abubakar.
Konferensi ini diharapkan dapat semakin memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan di Aceh, serta menyelaraskan kebijakan strategis di tingkat kabupaten/kota. (*)
