Banda Aceh – Aliansi Pemuda Peduli Rakyat (APPR) mempertanyakan penggunaan anggaran sekitar Rp2 miliar untuk kegiatan “Banda Aceh Colossal” yang dilaksanakan Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh. APPR mendesak Pemerintah Kota Banda Aceh membuka informasi terkait proses pengadaan, rincian anggaran, sumber dana, serta manfaat kegiatan tersebut bagi masyarakat, Sabtu (19/9/2026).
Ketua APPR, Muhammad Raihan, mengatakan Pemerintah Kota Banda Aceh perlu memberikan penjelasan kepada publik mengenai proses pengadaan kegiatan tersebut serta manfaat konkret yang akan diterima masyarakat.
“Kami tidak mempersoalkan kegiatan pariwisata, tetapi penggunaan uang rakyat dalam jumlah besar wajib disertai penjelasan yang terbuka mengenai tujuan, rincian biaya, serta manfaat ekonomi bagi masyarakat,” kata Raihan.
Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi penting karena Pemerintah Kota Banda Aceh juga harus mengelola berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari pemberdayaan ekonomi, pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, pelayanan publik, hingga pemenuhan kebutuhan dasar.
“Persoalan di Kota Banda Aceh masih sangat banyak yang lebih urgent daripada menghamburkan uang dalam jumlah besar yang tidak tepat sasaran tersebut,” tegas Raihan.
Oleh karena itu, APPR mendesak Pemerintah Kota Banda Aceh membuka informasi mengenai rincian anggaran, sumber dana, dasar perencanaan, tujuan dan manfaat kegiatan bagi masyarakat, serta dokumen pengadaan dan mekanisme penetapan pelaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Raihan mengatakan, APPR juga meminta pemerintah memastikan setiap rupiah anggaran daerah dikelola secara transparan dan efisien serta memberikan manfaat yang jelas bagi masyarakat.
“Anggaran publik bukan milik segelintir pihak. Masyarakat berhak tahu, mengawasi, dan meminta pertanggungjawaban,” pungkas Raihan.
