Bertebar Spanduk Protes Ketua DPD I Golkar Aceh, Salim Fakhry Disorot Tajam

Banda Aceh – Sejumlah spanduk bernada keras yang menyasar Bupati Aceh Tenggara, H. M. Salim Fakhry, yang juga menjabat sebagai Ketua DPD I Partai Golkar Aceh, muncul di beberapa titik di Kota Banda Aceh, Selasa (21/04/2026).

Spanduk-spanduk tersebut tersebar di lima lokasi dan langsung menyita perhatian publik. Isi spanduk tidak sekadar bernada kritik, tetapi juga memuat sindiran tajam terhadap sikap, gaya komunikasi, dan kepemimpinan Salim Fakhry.

Dalam sejumlah tulisan yang terpasang, ia disorot sebagai sosok yang dinilai anti kritik, tidak beretika, bahkan cenderung otoriter dalam menjalankan pemerintahan.

Kemunculan spanduk-spanduk tersebut memunculkan kesan kuat bahwa kekecewaan terhadap kepemimpinan di Aceh Tenggara tidak lagi bisa dibendung. Aksi ini juga menunjukkan bahwa keresahan sebagian masyarakat, termasuk kalangan pemuda dan mahasiswa, telah masuk ke ruang publik dengan cara yang terbuka dan konfrontatif.

Beberapa titik pemasangan spanduk di Banda Aceh antara lain di Simpang Surabaya dengan tulisan “Mulut Ember Tak Beretika” disertai tagar #BupatiAgara dan #KetuaDPDI Golkar Aceh, serta tulisan “Jagonya Angkat Telur” dengan tagar #Bupati Aceh Tenggara dan #Presiden Seumur Hidup.

Di Jembatan Penyeberangan Orang Masjid Oman juga terpasang tulisan “Jangan Samakan Kami dengan Mahasiswa Lain” dengan tagar #Bupati Agara, serta tulisan “Pecinta Istri Orang?”.

Sementara di Simpang Tugu Mesra terdapat tulisan “Golkar Dikuasai Bupati Aceh Tenggara”, dan di Jembatan Lamnyong, Darussalam, terpasang spanduk bertuliskan “Bupati Agara Anti Kritik” dengan tagar #Otoriter.

Rangkaian spanduk itu seolah menjadi pesan terbuka bahwa kepemimpinan Salim Fakhry sedang berada dalam sorotan tajam. Kritik yang muncul tidak lagi dibicarakan secara terbatas, tetapi dibawa ke ibu kota provinsi agar menjadi perhatian publik yang lebih luas.

Muncul pertanyaan publik mengapa protes ini justru terjadi di Banda Aceh, bukan di Kutacane sebagai ibu kota Aceh Tenggara. Kondisi ini dinilai dapat menjadi sinyal bahwa ruang kritik di daerah semakin sempit sehingga suara ketidakpuasan harus dibawa keluar untuk mendapat perhatian yang lebih besar.

Di tengah sorotan tersebut, masyarakat kini menunggu penjelasan yang terbuka dan sikap yang dewasa dari pihak terkait. Sebab, spanduk-spanduk ini bukan hanya memuat protes, tetapi juga menjadi tanda adanya persoalan serius dalam relasi antara pemimpin dan masyarakat yang dipimpinnya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *