Aceh Tengah – Di tengah kondisi Aceh yang belum sepenuhnya pulih pascabencana, proses pendistribusian bantuan logistik bagi korban banjir bandang dan longsor di Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, dilaporkan mengalami hambatan serius, Minggu (01/02/2026).
Informasi tersebut disampaikan Relawan Aceh Tangguh (RAT) melalui laporan tertulis kepada media. Koordinator RAT, Yulfan, menyebut hambatan itu diduga dipicu konflik internal yang menyebabkan tidak sinkronnya kewenangan administratif dan operasional di Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA dh).
“Kami meyakini hambatan tersebut terjadi akibat konflik internal yang menyebabkan tidak sinkronnya kewenangan administratif dan operasional di BPBA,” ujar Yulfan.
Dalam laporannya, RAT menjelaskan bahwa sejak Kamis (29/01/2026) pihaknya telah berkoordinasi dengan BPBD Aceh Tengah terkait ketersediaan logistik. Selanjutnya, BPBD Aceh Tengah mengarahkan RAT untuk berkoordinasi langsung dengan BPBA guna pengambilan bantuan yang masih tersimpan di gudang BPBA.
Pada Sabtu (30/01/2026), Relawan Aceh Tangguh telah menyiapkan satu unit mobil boks dan satu unit truk yang dipinjam dari BPBD Aceh Besar untuk mengambil logistik tersebut. Jadwal pengambilan juga telah dikomunikasikan dengan petugas gudang BPBA.
Namun, dalam koordinasi lanjutan dengan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pelaksana BPBA, RAT justru diminta melengkapi surat izin dari Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh dengan alasan status tanggap darurat telah berakhir.
“Hari ini kami sudah menyiapkan armada untuk mengambil logistik yang menumpuk di gudang BPBA dan akan segera disalurkan kepada penyintas di Linge yang kondisinya masih kritis. Namun, kami dihadapkan pada prosedur administrasi baru yang tidak pernah dikomunikasikan sejak awal,” ungkap Yulfan.
Yulfan juga menambahkan bahwa Plt Kepala Pelaksana BPBA menyampaikan bantuan dari BNPB telah dihentikan sementara, posko Lanud telah dibubarkan, serta BPBA tidak lagi menyalurkan bantuan langsung kepada relawan.
Relawan Aceh Tangguh berharap pemerintah Aceh segera mengambil langkah konkret untuk mengurai hambatan birokrasi tersebut agar bantuan logistik dapat segera disalurkan kepada masyarakat terdampak, mengingat kondisi penyintas di Kecamatan Linge masih membutuhkan penanganan cepat dan serius.
