Pemerintah Aceh Usulkan Pembiayaan BPJS 500 Ribu Warga Dialihkan ke APBN

Banda Aceh – Pemerintah Aceh mengusulkan agar pembiayaan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi sekitar 500 ribu warga Aceh dialihkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Usulan tersebut disampaikan menyusul meningkatnya beban fiskal daerah akibat bencana besar yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, Selasa, (10/02/2026).

Usulan tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, dalam rapat kunjungan kerja bersama pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) di Kantor Gubernur Aceh.

Bacaan Lainnya

Fadhlullah menjelaskan, selama ini sekitar 500 ribu jiwa peserta BPJS Kesehatan di Aceh masih ditanggung melalui APBA. Secara regulasi, daerah yang terdampak bencana dapat mengusulkan agar pembiayaan kepesertaan BPJS dialihkan dan ditanggung oleh pemerintah pusat melalui APBN.

“Efek dari bencana ini membuat kemampuan fiskal daerah semakin terbatas. Karena itu kami mengusulkan agar pembiayaan BPJS bagi sekitar 500 ribu jiwa dapat ditanggung APBN,” ujar Fadhlullah.

Menurutnya, selama ini pembiayaan BPJS Kesehatan di Aceh dilakukan melalui kombinasi anggaran daerah dan pusat. Namun, pascabencana, Pemerintah Aceh harus memprioritaskan anggaran untuk penanganan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

“Kami fokus pada penanganan bencana dan pemulihan. Harapannya, jika pembiayaan BPJS ini ditanggung APBN, maka APBA dapat lebih difokuskan untuk kebutuhan mendesak lainnya,” katanya.

Fadhlullah menambahkan, dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat menjadi langkah penting untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses layanan kesehatan di tengah masa transisi pemulihan pascabencana.

Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Aceh juga secara resmi menyerahkan surat permohonan pengalihan pembiayaan BPJS Kesehatan kepada Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, serta Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.

“Mudah-mudahan secepatnya ada jawaban dari Kementerian Keuangan. Jika pembiayaan ini ditanggung APBN, tentu akan sangat meringankan APBA dan mempercepat upaya pemulihan pascabencana di Aceh,” pungkas Fadhlullah.

Pos terkait