Banda Aceh – Hasil Rapid Gender Assessment yang dilakukan Flower Aceh bersama LBH Apik Aceh, Kalyanamitra, Asosiasi LBH Apik, dan WALHI mengungkap perempuan menjadi kelompok yang paling merasakan dampak bencana. Selain kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian, perempuan juga menanggung beban kerja perawatan keluarga yang semakin berat, sementara risiko kekerasan berbasis gender meningkat dan keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan masih terbatas. Temuan tersebut dipaparkan dalam Rapat Koordinasi Tematik Perempuan Aceh bertajuk Penguatan Agensi Perempuan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pengurangan Risiko Bencana di Banda Aceh, pada Kamis (16/7/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan Flower Aceh bersama Balai Syura dengan dukungan Permampu-INKLUSI itu membahas penguatan peran perempuan dalam kebijakan pengurangan risiko bencana dan pemulihan pascabencana di Aceh.
Direktur Flower Aceh, Riswati, mengatakan assessment dilakukan di enam desa yang tersebar di tiga kabupaten terdampak bencana, yakni Aceh Tamiang, Aceh Utara, dan Aceh Tengah. Kajian tersebut memfokuskan pada tiga isu utama, yaitu kerja perawatan (care work), kekerasan berbasis gender, serta partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan.
Berdasarkan hasil kajian, beban perempuan meningkat secara signifikan setelah bencana. Selain mengurus kebutuhan rumah tangga, mereka juga harus mencari air bersih, menyiapkan makanan, membersihkan rumah yang terdampak banjir, hingga merawat anggota keluarga yang sakit maupun mengalami trauma.
“Bahkan 94,17 persen pekerjaan perawatan masih dilakukan oleh perempuan atau istri. Ini menunjukkan beban pemulihan di tingkat keluarga masih sangat bertumpu pada perempuan,” kata Riswati.
Selain tingginya beban kerja perawatan, kondisi pengungsian yang belum ramah perempuan juga dinilai memperbesar risiko terjadinya kekerasan berbasis gender. Minimnya ruang privat, fasilitas sanitasi yang belum memadai, serta lemahnya sistem perlindungan masih menjadi persoalan di sejumlah lokasi terdampak.
Flower Aceh mencatat adanya laporan dugaan kekerasan seksual selama masa tanggap darurat di Aceh Tamiang. Sementara itu, LBH Apik Aceh juga menerima laporan serupa di Aceh Utara. Temuan tersebut menunjukkan perlindungan terhadap perempuan belum menjadi bagian yang kuat dalam penanganan bencana.
Meski menjadi ujung tombak saat bencana dengan mengelola dapur umum, menggalang bantuan, membantu evakuasi, hingga mendampingi penyintas, perempuan dinilai masih minim dilibatkan dalam penyusunan program pemulihan.
Hasil assessment menunjukkan hanya 44 persen responden yang pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Dari jumlah tersebut, hanya 22,5 persen yang mengaku sering dilibatkan, sedangkan sekitar 13 persen menyatakan tidak pernah dilibatkan sama sekali.
Selain itu, Flower Aceh juga menyoroti pentingnya ketersediaan data terpilah berdasarkan jenis kelamin, usia, kondisi kehamilan, dan disabilitas dalam penanganan bencana. Menurut Riswati, data tersebut sangat diperlukan agar bantuan dapat menjangkau kelompok rentan secara tepat sasaran.
“Kami juga kesulitan memperoleh data terpilah ketika menyalurkan bantuan. Padahal tanpa data yang baik, kebutuhan perempuan, lansia, penyandang disabilitas, hingga ibu hamil sulit dipetakan secara tepat,” ujarnya.
Flower Aceh juga menilai mekanisme distribusi bantuan masih perlu diperbaiki. Berdasarkan hasil kajian, masih terdapat penyintas yang belum menerima bantuan karena proses distribusi dinilai belum sepenuhnya transparan dan belum menjangkau seluruh korban.
Karena itu, Flower Aceh mendorong pemerintah agar pemulihan pascabencana tidak hanya berfokus pada penyaluran bantuan logistik, tetapi juga memastikan tersedianya ruang aman bagi perempuan dan anak di pengungsian, memperkuat layanan penanganan kekerasan berbasis gender hingga tingkat desa, menggunakan data terpilah sebagai dasar penyusunan kebijakan, serta melibatkan perempuan dalam setiap proses perencanaan dan pengambilan keputusan.
“Bencana tidak berdampak sama bagi semua orang. Karena itu, kebijakan pemulihan juga harus mampu menjawab kebutuhan spesifik perempuan dan kelompok rentan,” tutup Riswati.
