Banda Aceh – Himpunan Mahasiswa Aceh Selatan (HAMAS) mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Selatan segera melakukan kajian menyeluruh sekaligus memberikan klarifikasi kepada publik terkait kebijakan dan keberlanjutan program beasiswa bagi mahasiswa asal Aceh Selatan. Organisasi mahasiswa tersebut menilai beasiswa merupakan investasi strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) daerah. Minggu (19/7/2026).
Wakil Ketua Umum HAMAS, T. Ridwansyah, mengatakan kepastian mengenai program beasiswa harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Menurutnya, mahasiswa dan masyarakat membutuhkan informasi yang jelas mengenai status program, mekanisme pelaksanaan, alokasi anggaran, hingga rencana keberlanjutannya agar tidak menimbulkan kebingungan maupun spekulasi di tengah masyarakat.
“Beasiswa bukanlah sebuah pengeluaran yang membebani daerah, melainkan investasi jangka panjang untuk mencetak generasi Aceh Selatan yang berkualitas. Daerah yang ingin maju harus berani menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama dalam pembangunan. Karena itu, kami meminta Pemkab Aceh Selatan segera mengkaji persoalan ini dan memberikan klarifikasi secara terbuka kepada publik,” ujar Ridwansyah.
Ia menegaskan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memperluas akses pendidikan bagi generasi muda, terutama mahasiswa berprestasi maupun yang berasal dari keluarga kurang mampu.
Menurut HAMAS, keberadaan program beasiswa tidak hanya membantu mahasiswa menyelesaikan pendidikan, tetapi juga berdampak pada peningkatan daya saing daerah, menekan angka putus kuliah akibat kendala ekonomi, serta melahirkan sumber daya manusia yang siap berkontribusi dalam pembangunan Aceh Selatan.
Sebagai bentuk masukan, HAMAS mendorong pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan beasiswa, menyampaikan kondisi anggaran secara terbuka kepada masyarakat, mengalokasikan anggaran khusus dalam APBK sesuai kemampuan keuangan daerah, menyusun regulasi seleksi yang objektif dan transparan, serta memperluas kerja sama pendanaan melalui perguruan tinggi, pemerintah provinsi, dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), dan lembaga donor.
Ridwansyah menambahkan transparansi menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik. Menurutnya, apabila terdapat kendala anggaran maupun perubahan kebijakan, pemerintah seharusnya menyampaikan informasi tersebut secara terbuka disertai solusi yang jelas.
“Kami tidak datang hanya untuk mengkritik. HAMAS hadir sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam memberikan masukan yang konstruktif. Kami berharap Pemkab Aceh Selatan membuka ruang dialog bersama mahasiswa agar persoalan beasiswa dapat diselesaikan secara bijaksana dan berorientasi pada kepentingan generasi muda. Jangan sampai pendidikan menjadi sektor yang dikorbankan, karena kemajuan Aceh Selatan pada 15 hingga 20 tahun mendatang sangat ditentukan oleh kualitas SDM yang dibangun mulai hari ini,” tegasnya.
HAMAS berharap Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan segera merespons aspirasi tersebut melalui langkah konkret berupa kajian kebijakan, penyampaian informasi kepada publik, serta penyusunan program beasiswa yang berkelanjutan. Organisasi itu menilai investasi di sektor pendidikan merupakan fondasi penting dalam mewujudkan Aceh Selatan yang lebih maju, berdaya saing, dan mampu melahirkan generasi unggul sebagai motor pembangunan daerah.
