Aceh Jaya – Masyarakat Gampong Alue Krueng, Kecamatan Pasie Raya, Kabupaten Aceh Jaya, mengeluhkan penyaluran bantuan beras yang dinilai tidak transparan dan diduga terjadi pemotongan tanpa musyawarah bersama warga. Keluhan tersebut disampaikan warga setelah bantuan yang seharusnya diterima tidak sesuai dengan kupon yang telah dibagikan, Jumat (25/04/2026).
Salah satu warga, Husaini, mengungkapkan kekecewaannya terhadap kinerja aparatur desa dalam proses penyaluran bantuan tersebut. Ia menduga ada permainan oknum aparatur desa yang menyebabkan bantuan dibagi tidak sesuai dengan ketentuan.
“Seharusnya per kupon masyarakat menerima 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng, namun yang diterima hanya 10 kilogram beras dan 2 liter minyak. Ini dibagi dua tanpa adanya musyawarah dengan masyarakat,” ujar Husaini.
Menurutnya, kondisi tersebut menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat, terlebih di gampong lain tidak ditemukan praktik serupa. Bahkan, ada warga yang sudah memegang kupon bantuan namun tidak mendapatkan beras sama sekali.
“Kami menduga ada permainan oknum aparatur desa. Bantuan yang diberikan dipotong dua dan ini tidak masuk akal, karena kami lihat di gampong sebelah tidak ada seperti ini,” katanya.
Husaini juga menjelaskan, saat warga meminta klarifikasi kepada pihak penyalur dari aparatur gampong, mereka mengaku sebagian beras digunakan untuk biaya bongkar muat bantuan. Namun setelah dikonfirmasi ke pihak dinas terkait, dinas menyatakan tidak ada biaya tambahan seperti itu.
“Dari pengakuan mereka, sebagian beras diberikan kepada orang yang mengantar dan memuat beras. Tapi setelah kami konfirmasi ke dinas, pihak dinas mengatakan tidak ada biaya itu,” tambahnya.
Setelah dilakukan kajian lebih lanjut oleh masyarakat, mereka menilai bantuan yang dikirim sebenarnya cukup bahkan berlebih. Karena itu, warga menduga ada sebagian bantuan yang sengaja digelapkan oleh oknum tertentu.
Masyarakat berharap dinas terkait maupun pihak berwenang dapat turun langsung untuk mengkaji persoalan ini secara mendalam dan mengusut siapa yang harus bertanggung jawab atas dugaan penyelewengan bantuan tersebut.
“Kami hanya ingin keadilan. Jangan sampai bantuan untuk masyarakat kecil justru dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” tutup Husaini.
