Aceh Tenggara – Mahasiswa, Bahrizal Qunaivi, menilai penanganan pascabencana banjir di Kabupaten Aceh Tenggara tidak boleh berhenti pada pembukaan akses jalan, perbaikan jembatan, normalisasi sungai, dan penyaluran bantuan. Menurutnya, pemerintah harus berani membuka evaluasi menyeluruh terkait mitigasi jangka panjang. Selasa, (26/05/2026).
Bahrizal mengatakan, bencana hidrometeorologi besar yang melanda Aceh Tenggara pada akhir 2025 seharusnya menjadi alarm bahwa tata kelola kebencanaan di daerah tersebut masih menyisakan banyak pekerjaan rumah.
“Banjir memang sudah berlalu, tetapi evaluasi belum selesai. Pemerintah tidak cukup hanya bergerak saat air naik, jalan putus, dan masyarakat mengungsi. Yang paling penting adalah memastikan risiko bencana berikutnya benar-benar berkurang,” ujar Bahrizal, Selasa (26/05/2026).
Menurutnya, banjir yang kembali terjadi di sejumlah wilayah Aceh Tenggara pada 2026 menunjukkan bahwa mitigasi belum sepenuhnya tuntas. Pemerintah diminta tidak hanya mengukur keberhasilan dari cepatnya penanganan darurat, tetapi juga dari kemampuan mencegah bencana berulang.
Bahrizal menyoroti tujuh hal penting yang harus dievaluasi, yaitu efektivitas normalisasi sungai, pengawasan kawasan hulu dan Daerah Aliran Sungai (DAS), kondisi drainase perkotaan, ketahanan jalan dan jembatan, sistem peringatan dini, kesiapsiagaan desa rawan bencana, serta transparansi anggaran pemulihan dan mitigasi.
“Normalisasi sungai memang penting, tetapi itu tidak boleh menjadi jawaban tunggal. Kalau kawasan hulu tetap rusak, drainase tidak dibenahi, dan sistem peringatan dini belum menjangkau desa rawan, maka banjir akan terus menjadi ancaman,” tegasnya.
Ia juga menilai kerusakan jalan dan jembatan akibat banjir menunjukkan bahwa sebagian infrastruktur Aceh Tenggara masih rentan terhadap cuaca ekstrem. Karena itu, pembangunan kembali tidak boleh hanya mengembalikan kondisi seperti semula, tetapi harus diarahkan menjadi infrastruktur yang lebih tangguh terhadap bencana.
Selain itu, Bahrizal meminta pemerintah membuka data anggaran dan progres pemulihan pascabencana secara rinci. Publik, katanya, perlu mengetahui berapa anggaran yang digunakan, di mana lokasi program, sejauh mana progres pekerjaan, dan apa indikator keberhasilannya.
“Bencana tidak boleh menjadi ruang gelap anggaran. Pemerintah harus membuka data agar masyarakat bisa menilai apakah pemulihan berjalan efektif atau hanya menjadi kegiatan seremonial,” ujarnya.
Bahrizal menegaskan bahwa kritik tersebut bukan untuk menafikan kerja pemerintah, melainkan untuk memastikan keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama. Menurutnya, mitigasi bencana harus dijalankan secara terukur, terbuka, dan berkelanjutan.
“Ukuran keberhasilan pemerintah bukan hanya seberapa cepat alat berat turun setelah banjir, tetapi seberapa serius pemerintah mencegah masyarakat menjadi korban lagi. Aceh Tenggara butuh mitigasi yang kuat, bukan sekadar respons darurat,” tutup Bahrizal Qunaivi.
