Banda Aceh – Senat Mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh menyoroti persoalan pembagian pengelolaan Blok Andaman yang hingga kini dinilai belum memberikan kejelasan bagi kepentingan Aceh. Mereka menilai Pemerintah Aceh perlu memperkuat langkah perjuangan agar pengelolaan sumber daya alam tersebut memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Aceh.
Ketua Senat Mahasiswa UIN Ar-Raniry, Zuhari Alvinda Haris, mengatakan persoalan Blok Andaman harus menjadi perhatian serius karena berkaitan dengan hak Aceh dalam pengelolaan sumber daya alam sebagaimana semangat yang tertuang dalam Perjanjian Damai Aceh–Indonesia (MoU Helsinki).
Menurutnya, prinsip keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam Aceh harus menjadi dasar utama dalam setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat maupun Pemerintah Aceh.
“Permasalahan Blok Andaman harus menjadi perhatian serius Gubernur Aceh. Jangan sampai ada langkah-langkah yang hanya terlihat membela kepentingan rakyat, tetapi tidak disertai dengan keterbukaan dan perjuangan yang nyata,” ujar Zuhari.
Ia meminta Pemerintah Aceh membuka secara transparan berbagai dokumen maupun perkembangan lobi terkait pengelolaan Blok Andaman agar masyarakat dapat mengetahui sejauh mana proses perjuangan yang dilakukan.
“Kami meminta Pemerintah Aceh membuka seluruh dokumen yang berkaitan dengan Blok Andaman. Jangan sampai terjadi pembohongan publik dan proses yang dilakukan hanya menguntungkan kelompok tertentu,” tegasnya.
Zuhari juga menilai koalisi politik yang dibangun Pemerintah Aceh saat ini belum menunjukkan hasil yang maksimal dalam memperjuangkan kebijakan energi yang berpihak kepada masyarakat.
“Kami melihat hingga hari ini koalisi politik Pemerintah Aceh belum efektif dalam menciptakan kebijakan berbasis energi yang menguntungkan rakyat Aceh. Padahal Aceh memiliki sumber daya alam yang besar dan seharusnya mampu menjadi daerah yang mandiri dalam pengelolaan energi,” katanya.
Menurutnya, lemahnya posisi tawar Aceh dalam proses pengelolaan sumber daya alam tidak terlepas dari belum maksimalnya strategi lobi dan diplomasi yang dilakukan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Aceh harus menunjukkan langkah konkret dalam memperjuangkan kewenangan yang dimiliki Aceh, bukan hanya menyampaikan pernyataan politik tanpa diikuti tindakan nyata.
“Pemerintah Aceh jangan hanya mengedepankan semangat perjuangan dalam pernyataan. Harus dibuktikan dengan tindakan nyata bahwa Aceh mampu menjalankan kewenangan khusus yang telah diberikan,” tutup Zuhari.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari Pemerintah Aceh terkait pernyataan Senat Mahasiswa UIN Ar-Raniry tersebut.
