Mahasiswa Abdya Kritik Prioritas APBK, Pertanyakan Realisasi Janji “Arah Baru Abdya Maju”

Aceh Barat Daya – Mahasiswa Aceh Barat Daya (Abdya), Rahmad Fauzi, menyampaikan kritik terhadap arah kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Barat Daya. Ia menilai pemerintah daerah perlu mengevaluasi kembali prioritas penggunaan anggaran agar lebih berpihak pada kepentingan masyarakat, Rabu, (01/07/2026).

Dalam pernyataannya, Rahmad menyebut masyarakat berhak mempertanyakan realisasi slogan “Arah Baru Abdya Maju” yang menjadi bagian dari janji politik pemerintah daerah.

Bacaan Lainnya

“Hari ini masyarakat Abdya berhak bertanya, di mana letak ‘Arah Baru Abdya Maju’ yang dulu dinarasikan dengan begitu indah? Realitas yang kami lihat justru menunjukkan masih banyak persoalan yang perlu dibenahi. APBK yang bersumber dari uang rakyat seharusnya lebih diprioritaskan untuk program-program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Rahmad menilai sejumlah pos belanja pemerintah masih didominasi pengeluaran yang menurutnya kurang menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung. Karena itu, ia meminta Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya melakukan evaluasi terhadap struktur anggaran agar lebih berorientasi pada pembangunan ekonomi masyarakat dan pelayanan publik.

Ia juga mengingatkan Bupati Aceh Barat Daya, Safaruddin, agar pengelolaan APBK dilakukan secara efektif, efisien, serta mengedepankan prinsip akuntabilitas dan kepentingan masyarakat luas.

“Jabatan dan anggaran daerah merupakan amanah yang harus dikelola secara bertanggung jawab. Kami berharap pemerintah melakukan reposisi anggaran agar lebih berpihak kepada kepentingan rakyat kecil dan mampu mendorong pemerataan ekonomi di Aceh Barat Daya,” katanya.

Menurut Rahmad, mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal jalannya pemerintahan serta memastikan setiap kebijakan yang diambil tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat.

“Kami akan terus mengawal kebijakan pemerintah daerah dan menyuarakan aspirasi masyarakat melalui berbagai cara yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kritik yang kami sampaikan merupakan bentuk kepedulian agar pembangunan di Abdya benar-benar berjalan sesuai harapan masyarakat,” tutupnya.

Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan atau tanggapan resmi dari Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya terkait pernyataan yang disampaikan Rahmad Fauzi.

Pos terkait