Oleh: Muhammad Askar Rezeki
Seorang anak sekolah dasar di Nusa Tenggara Timur meninggal dengan cara yang seharusnya tidak pernah kita dengar dari anak seusianya. Ia belum cukup umur untuk memahami kerasnya hidup, tetapi sudah cukup lelah untuk menyerah. Pertanyaannya sederhana: apa yang membuat seorang anak sampai pada titik itu? Dan pertanyaan yang lebih besar: di mana kita dan negara saat semua itu terjadi?
Peristiwa ini tidak datang tiba-tiba. Dari berbagai keterangan yang beredar, terdapat tekanan yang dialami sang anak sebelum kematiannya. Tekanan yang mungkin dianggap sepele oleh orang dewasa, tetapi bagi anak kecil bisa terasa menyesakkan. Rasa takut, malu, terasing, atau tertekan adalah pengalaman yang nyata bagi anak, meskipun sering diremehkan dengan anggapan, “nanti juga lupa.”
Kita kerap lupa bahwa anak tidak memiliki banyak pilihan. Ketika orang dewasa tertekan, mereka masih bisa mengeluh, mencari bantuan, atau mengambil jarak sejenak. Anak tidak. Dunia mereka sempit: rumah, sekolah, dan lingkungan sekitar. Jika ketiga ruang itu gagal memberi rasa aman, ke mana lagi anak harus pergi?
Negara sebenarnya tidak diam. Aturan tentang perlindungan anak tersedia. Program pendidikan berjalan. Anggaran pendidikan pun besar. Namun pertanyaannya: apakah semua itu benar-benar sampai kepada anak-anak seperti yang ada di Nusa Tenggara Timur? Ataukah berhenti di laporan, rapat koordinasi, dan spanduk program?
Di banyak sekolah, terutama di daerah, tidak tersedia guru konselor. Tidak ada ruang aman bagi anak untuk bercerita. Guru disibukkan oleh target kurikulum. Orang tua sibuk bertahan hidup. Ketika anak mulai berubah lebih diam, lebih murung hal itu sering dianggap biasa. Padahal justru di sanalah tanda-tanda bahaya mulai muncul.
Secara sederhana, jika sistem perlindungan anak bekerja sebagaimana mestinya, tragedi seperti ini seharusnya dapat dicegah. Bukan karena negara mampu mengontrol segalanya, tetapi karena negara seharusnya hadir lebih awal: hadir sebelum anak merasa sendirian, hadir sebelum persoalan kecil menumpuk menjadi keputusasaan.
Pertanyaan pentingnya kini bukan lagi “siapa yang salah”, melainkan mengapa sistem membiarkan anak sekecil itu memikul beban sendirian. Mengapa kesehatan mental anak masih dianggap urusan pribadi, bukan tanggung jawab bersama? Mengapa kita baru ribut setelah seorang anak meninggal, bukan ketika ia mulai menarik diri dari dunia?
Judul tulisan ini bukan untuk menyudutkan, melainkan untuk mengajak berpikir: jika negara berfungsi, anak tak perlu memilih mati. Negara yang berfungsi bukan sekadar negara yang memiliki regulasi, tetapi negara yang terasa. Terasa di sekolah yang peduli. Terasa di guru yang peka. Terasa di layanan yang mudah dijangkau, bahkan di daerah paling jauh sekalipun.
Kematian anak ini seharusnya membuat kita berhenti sejenak dan bertanya dengan jujur: selama ini, negara benar-benar hadir untuk anak-anak, atau hanya hadir dalam laporan keberhasilan? Jika jawabannya masih samar, maka tragedi ini bukan yang terakhir dan itulah yang paling menakutkan.
