Banda Aceh — Hasil poling publik yang dilakukan Himpunan Mahasiswa Pelajar Aceh Singkil (HIMAPAS) menunjukkan sebanyak 93,28 persen dari 417 responden menyatakan kurang puas atau tidak puas sama sekali terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil di bawah kepemimpinan Bupati H. Sapriadi Oyon, S.H. dan Wakil Bupati H. Hamzah Sulaiman selama satu tahun enam bulan, berdasarkan hasil poling yang dirilis HIMAPAS, Senin (1/9/2026).
Dalam hasil tersebut, sebanyak 256 responden atau 61,39 persen memilih kategori “Tidak Puas Sama Sekali”, sementara 133 responden atau 31,89 persen memilih “Kurang Puas”. Jika kedua kategori digabungkan, jumlahnya mencapai 389 responden atau 93,28 persen.
Sementara itu, 23 responden atau 5,52 persen menyatakan “Puas” dan lima responden atau 1,20 persen memilih kategori “Cukup Puas”. Dengan demikian, total responden yang memberikan penilaian positif terhadap pemerintahan Oyon–Hamzah tercatat 6,72 persen.
HIMAPAS menyebut poling tersebut menggunakan sistem One IP Address dan ditujukan kepada masyarakat Aceh Singkil. Penyebaran tautan dilakukan melalui media sosial yang dikelola maupun disebarkan oleh tim HIMAPAS.
Ketua HIMAPAS, Sapriadi Pohan, mengatakan hasil poling tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dalam melihat respons masyarakat terhadap perjalanan pemerintahan selama satu tahun enam bulan.
“Kami menilai giat seperti ini sudah menjawab penilaian yang disebut-sebut beberapa minggu lalu terkait upaya menilai pemerintah secara objektif. Poling ini kami tujukan kepada masyarakat Aceh Singkil dengan memanfaatkan kemudahan berinteraksi di era digital,” kata Sapriadi.
Menurutnya, angka yang diperoleh dalam poling tersebut tidak semata-mata harus dipandang sebagai statistik, tetapi juga dapat menjadi salah satu gambaran mengenai persepsi masyarakat yang mengikuti poling terhadap kinerja pemerintah daerah.
“Angka 93,28 persen bukan angka kecil. Ini adalah pesan keras dari responden yang mengikuti poling HIMAPAS. Bupati Aceh Singkil tidak boleh hanya sibuk membangun narasi keberhasilan, tetapi harus berani bertanya apakah keberhasilan yang diklaim benar-benar sudah dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Sapriadi mengatakan, HIMAPAS menilai masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah, mulai dari kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi masyarakat, lapangan pekerjaan, tata kelola pemerintahan, penggunaan anggaran, hingga transparansi kebijakan.
Ia berharap hasil poling tersebut dapat menjadi masukan bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan program yang telah berjalan.
“Kalau mayoritas responden justru menunjukkan ketidakpuasan, maka yang perlu dilakukan bukan menyerang kritik, tetapi mengevaluasi pemerintahan. Kekuasaan harus memiliki keberanian mendengar suara yang tidak nyaman, karena kritik adalah bagian dari demokrasi,” pungkasnya.
